|
Belum lama ini telah digelar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan tak lama lagi kembali digelar Pemilukada di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Tapin. Bisa diperkirakan dari setiap orang penduduk yang mendiami tiga kabupaten itu, punya `jago’ yang diandalkan, meski mungkin juga ada yang `netral’ alias golongan putih atau golput dengan tidak memberikan hak suaranya dengan alasan tersendiri.
Kita tidak menyorot siapa yang terpilih, karena visi dan misi yang ditawarkan para kandidat adalah baik. Semuanya tujuan sudah pasti diarahkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kita perlu mengingatkan kembali bahwa Pemilukada adalah merupakan sarana perwujudan demokrasi. Pemilukada sebenarnya memperjelas bahwa pemegang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Apalagi saat ini sudah dilakukan demokrasi secara langsung. Rakyat tidak lagi memilih kepala daerah melalui para wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Rakyat lah yang memberi amanah kepada kepala daerah dan wakilnya agar menjalankan pemerintahan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat pula. Dalam menjalankan pemerintahan, baru kepala daerah dan pasangannya `diawasi’ oleh para `wakil rakyat’. Wakil rakyat ini pun dipilih melalui proses demokrasi lewat pemilihan umum lewat sistem proporsional terbuka. Rakyat memilih sekarang tidak hanya memilih partai politik yang jadi perahu calon anggota legislatif, tapi juga langsung memilih calon saat Pemilu dengan melihat foto yang terpampang di surat suara.
Dari rentetan ini jelas bahwa Pemilukada yang memegang peranan utama dan diutamakan adalah rakyatnya bukan kepala daerah dan wakilnya. Kepala daerah hanya `pelayan’ yang mendapat perintah dari rakyat, bukan minta `dilayani’. Wajar yang mendapat tempat terhormat adalah rakyat. Misalnya saat meraih penghargaan atau anugerah, prestasi ini karena rakyat bukan pribadinya. Kita jangan salah kaprah, tentang hal ini. Karenanya, rakyat tetap harus selalu diingatkan, terlebih kepala daerah wakilnya sendiri. Jangan ada orang terbuai dan merasa bangga dengan terpilihnya calon yang diusung atau dijagokannya. Harus diingat, tanpa rakyat seorang kepala daerah tidak ada apa-apanya.
Kesimpulannya, siapa pun kandidat yang terpilih, sebenarnya pemenang sejatinya adalah rakyat. Kepala daerah dan pasangannya terpilih akan memulai tugas berat sebagai `pelayan’ rakyat. `Pelayan’ inilah yang nanti bertanggungjawab terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya. Kemampuan dan kesanggupannya menjalankan program pembangunan yang bisa membuat rakyat sejahtera merupakan ujian yang diberikan selama lima tahun.
Demokrasi yang kita impikan adalah demikian, kalimat dari rakyat oleh dan untuk rakyat, seharusnya tidak hanya sebatas sloganitas yang biasanya muncul saat menjelang Pemilu dan Pemilukada. Kita tidak menutup mata, sampai saat ini kecenderungan terjadi, rakyat begitu diagungkan dan dihormati hanya saat-saat menjelang Pemilu dan Pemilukada.
Segala bantuan yang diminta asal masih mampu, biasanya dipenuhi seolah sebagai pertanda dana yang dimiliki cukup banyak. Silaturahmi atau menghadiri undangan di kampung-kampung selalu disempat-sempatkan untuk didatangi meski harus mengalahkan acara keluarga atau pribadi. Pertanyaannya, apakah kondisi ini terus berlanjut setelah kandidat yang bersangkutan terpilih? Jawabannya, bisa ya atau bisa tidak tergantung moral dan pribadi yang bersangkutan.
Ada pameo bilang jadi kepala daerah itu enaknya cuma 20 persen, sisanya 80 persen ternyata enak sekali. Bahkan salah satu mantan presiden bahwa jadi presiden itu pusing. Ternyata belakangan dia dengan langkah pasti tetap mencalonkan diri lagi, tanpa ingat pusingnya.
Kepala calon terpilih kita menyarankan agar tafakur mengingat kembali segala amanah yang diberikan rakyatnya. Seorang kepala daerah tidak akan pernah pernah tidur nyenyak, selamanya rakyatnya masih belum sejahtera dan daerahnya belum maju.
(Penulis Anggota KPU Kota Banjarmasin)
|
